Skip to Content

Indonesia Wireless Community

RT RW Net & Internet Service Provider

Rapor Kominfo: Sektor Strategis, Capaian Minimalis

Rapor Kominfo: Sektor Strategis, Capaian Minimalis

Be First!

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang belum dicapai secara maksimal.

Sesuai dengan Nawacita yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK, arah pembangunan bidang komunikasi-telekomunikasi-informatika 2015-2019 adalah yang mampu mendukung pencapaian program prioritas Nawacita lainnya, seperti infrastruktur, industri, hingga sumber daya manusia.

Sebagai salah satu industri strategis, sektor Teknologi Informasi (TI) tumbuh signifikan dari 5% (2000), 12% (2014), hingga 21% (2016). Pertumbuhan sektor TI juga tertinggi dibanding sektor lainnya, seperti konstruksi, belanja pemerintah, jaminan sosial, tambang, dan listrik yang hanya tumbuh di bawah 5%.

Namun, Kominfo sebagai pemangku kebijakan utama di bidang komunikasi, telekomunikasi, dan informatika, belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas sampai akhir 2017, antara lain: regulasi bidang telekomunikasi-informatika, absennya Kominfo dalam fungsi-fungsi regulatori, banyaknya kebijakan kontroversial, lebih mengurus hal-hal kecil dibanding urusan inti dan lainnya.

Melihat sejumlah pekerjaan rumah diatas, Mickael Bobby Hoelman sebagai pemerhati kebijakan publik dari Digital Culture Syndicate, mengatakan bahwa semestinya Kominfo fokus pada prioritas bidang yang dibawahinya untuk mendukung pencapaian Nawacita.

“Jika masalah utama adalah regulasi yang out-of-dated dan perlu direvisi, maka Kominfo harus mengejar revisi beberapa regulasi, misalnya penuntasan RUU Penyiaran, RUU Telekomunikasi, dan lain-lain,” ujar Mickael dalam keterangannya, Sabtu (3/2/2018).

Selain itu, Mickael menambahkan juga, Kominfo perlu mempertimbangkan dengan matang masukan publik dalam setiap perancangan kebijakan terkait isu-isu strategis bidang telekomunikasi informatika.

“Hal ini sejalan dengan janji kelima Jokowi dalam Nawacita yang akan membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Sikap terburu-buru Kominfo dalam penyusunan kebijakan dapat mempengaruhi kualitas baik substansi kebijakan maupun outcome-nya,” sebutnya.

Hal ini diperkuat dengan hasil kajian Kuskrido Ambardi, Kepala Departemen Komunikasi FISIP UGM, yang mengungkapkan ada beberapa kebijakan Kominfo yang proses pengambilan keputusannya kurang melibatkan peran publik.

“Meski ada beberapa konsultasi publik yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan Peraturan Menteri Kominfo, namun sering kali waktunya pendek bahkan terburu-buru. Banyak konsultasi publik terkait isu-isu telekomunikasi dan elektronik seolah-olah mengejar target,” tegas pria yang disapa Dodi ini.

Dodi memandang Kominfo perlu bekerja lebih keras dan lebih fokus guna memastikan target-target di bidang komunikasi-telekomunikasi-informatika dapat tercapai.

“Kinerja Kementerian Kominfo, harus sejalan dengan prioritas Nawacita Presiden Jokowi, dalam mendorong pemerataan akses jangkauan jaringan komunikasi dan informasi hingga ke wilayah-wilayah bagian terdepan dari NKRI. Kalau dinilai, rapot Kominfo, dari skala 1–10, nilainya baru mencapai 6,5,” ucap dia.

Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Bidang telekomunikasi informasi belum jadi rumah di negeri sendiri, sementara penetrasi korporasi bidang telekomunikasi-informatika dan digital bisnis lainnya di Indonesia, sangatlah masif. Sedangkan, pengaturannya masih lemah sehingga merugikan pemain nasional skala menengah-kecil, seperti startup yang muncul akan sulit berkompetisi.

“Kelemahan regulasi akan memberi peluang bagi pengambil kebijakan bidang telekomunikasi-informatika untuk mengambil kebijakan ‘suka-suka’, sehingga rawan konflik kepentingan dan marak gejalan maladministrasi”, tandas Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Dengan kosongnya regulasi yang adaptif dan sejalan dengan perkembangan zaman, kinerja Kominfo cenderung sporadis dan autopilot. Alamsyah mengatakan leading-sector telekomunikasi dan informasi bekerja sporadic dan tidak bekerja dalam kerangka strategis.

“Menteri Kominfo sebagai ‘kapten’ tidak memerankan peran-peran yang strategis dan menjangkau macro-policy dan kurang melindungi pelaku bisnis digital skala menengah-kecil”, ujar Alamsyah.

Buktinya menurut Alamsyah, pembuatan maupun perubahan regulasi inti mangkrak. Terjadi penundaan berlarut dan daluwarsa sebut saja ruu perlindungan data pribadi, RUU radio dan televisi, RUU Pos, RUU Konvergensi telematika dan RUU penyiaran. Hal ini akan berakibat fungsi regulator mengalami kekacauan dan marak potensi maladministrasi.

“Sebut saja absennya pengawasan perang tarif melalui skema promo di mana hal itu merugikan negara dan industri,” kata Alamsyah.

Selain itu menurut Alamsyah, banyak hal tidak beres dan inkonsisten terkait perlindungan data pribadi, penetapan biaya interkoneksi bahkan molor empat tahun. Belum lagi pengadaan alat sensor yang nilainya fantastis tapi hasilnya tidak jelas. Dalam banyak kesempatan Ombudsman mewanti Kominfo, terutama terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah maupun Rancangan Peraturan Menteri.

“Sebut saja lelang frekuensi tanpa komitmen pembangunan daerah sepi pelanggan. Juga Ada rencana marger dan akuisisi di tahun politik, ini ada apa? kelemahan regulasi akan memberi peluang untuk melakukan pengaturan suka suka, rawan konflik kepentingan dan marak gejala maladministrasi. Jangan sampai kebijakan berpeluang mal-administrasi,” tutur.

Layanan data telah mengubah pola bisnis industri telekomunikasi. Indonesia menjadi pasar potensial aplikasi sosial media dan aplikasi jasa transportasi. Di ASEAN, nilai pasar e-commerce di Indonesia menempati posisi kedua di bawah Singapura. Selaras dengan semangat Nawacita, Presiden Jokowi sendiri menegaskan agar inovasi dan pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri alias tidak sekedar menjadi pasar bagi semua industri teknologi informasi dan komunikasi asing.

Beberapa waktu lalu, Kominfo memang mengundang banyak perhatian publik setidaknya terhadap rancangan revisi PP 52/53 yang hendak menghapus kewajiban pembangunan oleh operator di daerah-daerah minus infrastruktur jaringan telekomunikasi, serta rancangan Peraturan Menteri terkait lelang frekuensi yang awalnya tertutup. Dalam dua rancangan kebijakan tersebut, Kominfo terkesan tertutup dan terburu-buru dari konsultasi publik, meski di beberapa kebijakan yang lain terkesan justru jalan di tempat.

Revisi UU Penyiaran sebagaimana diamanatkan oleh Nawacita Jokowi hingga hari ini misalnya masih saja belum rampung pembahasannya. Sementara penataan kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup sangat dibutuhkan untuk memastikan tidak terjadinya monopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang (kartel) industri penyiaran.

“Kominfo terkesan sangat lambat mengantisipasi beberapa isu kebijakan yang justru sangat strategis, misalnya Revisi UU Penyiaran. Revisi ini penting karena menyangkut penguasaan frekuensi penyiaran Indonesia di era digital,” menurut Dodi.

Selain itu, mandeknya pembahasan UU Penyiaran yang baru dikhawatirkan juga akan mengulangi praktik penggunaan siaran televisi untuk kepentingan politik tertentu sebagaimana dialami dalam pemilu lalu.

“Idealnya, di era disrupsi digital seperti sekarang ini, hendaknya perancangan kebijakan itu dapat lebih efisien, adil dan bermanfaat bagi kepentingan kesejahteraan rakyat selain membawa tujuan penegakan hukum”, ditambahkan Mickael.

Hoax Masih Merajalela

Di era digital, dunia semakin terhubung tanpa sekat batas. Disampaikan CEO NU Online mengatakan polusi dan sampah informasi seperti berita bohong atau hoax belakangan marak muncul melalui media sosial.

“Jika tidak waspada menyaring informasi, maka masyarakat kita akan hidup dalam suatu masyarakat yang post-truth”, ujar Savic terkait kinerja Kominfo mengatasi hoax.

“Maraknya hoax menunjukkan Kominfo kewalahan, akibatnya layanan komunikasi tidak kredibel alias terjamin atau dapat diandalkan. Hoax di media merajalela dan terkesan dibiarkan. Sehingga kontroversi dan keanehan di publik sangat mengkhawatirkan dan mengancam integritas sosial kebangsaan”, pungkas Savic.

Saatnya, ditambahkan dia, telekomunikasi dan informasi harus kredibel, terbuka, adil dan lebih adaptif. Menteri Kominfo didesak untuk memperhatikan rekomendasi-rekomendasi itu.

Industri Digital Indonesia Tidak Tumbuh

Sementara itu, dari sisi bisnis, komunikasi telekomunikasi dan informasi sebagai industri strategis tidak mendapat dukungan yang memadai. Yustinus Prastowo, Ekonom Fiskal dari CITA menyatakan Kominfo sebagai ujung tombak ekonomi digital masih bekerja sangat lambat dan tidak akseleratif. Kehendak mengatur terlalu besar tapi deliberasinya lambat.

“Celakanya Kominfo yang punya kewenangan terkait bisnis di industri digital misalnya justru tidak responsif. Kominfo tidak punya aturan terkait ini. Malah soal e-commerce Kominfo masih absen dan kurang selaras dengan kebijakan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, penerimaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terkait pengenaan pajak untuk e-commerce juga belum menunjukan kabar baik. “Meski sektor ini tumbuh baik di atas dua digit tapi PNBP dari sektor ini masih sangat rendah. Jadi, saya berharap terutama kepada Kominfo punya grand design untuk ini,” ujar Prastowo.

“PPN naik tapi sektor industri tumbang. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Nawacita untuk menjadi tuan ruman ekonomi kreatif, hasilnya masih jauh. Malah kita terus diserbu produk impor. Kita masih menjadi sekedar pasar.” ujar Direktur INDEF, Enny Sri Hartati.

Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

IBX5A7DB3599843D